Militer Malaysia Ungkapkan Ingin Mengadopsi Konsep Lemhanas RI
Akui Kehebatan Pembinaan Leadership
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Reni/Okezone) ★
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan kuliah umum kepada peserta Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Tahun 2017 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI. Tak hanya diikuti oleh peserta dari dalam negeri, terdapat pula anggota militer dari negara-negara sahabat yang mengikuti pendidikan tersebut.
Bahkan kegiatan pengembangan karakter leadership tersebut mendapat apresiasi dari militer Malaysia. Brigjen Datuk Saharudin dari Angkatan Udara Malaysia mengungkap langsung keinginannya mengadopsi konsep Lemhanas di negaranya. Ia mengatakan, belum ada lembaga khusus yang menyelenggarakan pendidikan leadership untuk militer di Malaysia.
"Saya ditanya para tutor di Lemhanas, apa tandingannya Lemhanas ini di Malaysia? Tidak ada, karena kita mungkin berbeda struktur politik. Jadi militer di Malaysia perannya hanya militer. Tapi di sini saya melihat, saya kagum dengan cara pembinaan leadership di dalam pemerintahan negara ini," kata Saharudin di Istana Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/8/2017).
Ia meminta pandangan JK, agar konsep Lemhanas bisa diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN. Atas pertanyaan tersebut, JK mengatakan, Lemhanas RI dibentuk sebagai wadah membangun sinergi antara sipil dan militer.
"Kadang-kadang sistem manajemen di militer dibutuhkan di sipil untuk lebih cepat, sehingga itulah kenapa digabungkan antara pejabat militer dan sipil supaya dua pengalaman itu dalam berdiskusi muncul bahwa militer mengetahui leadership sipil bagaimana, dan sipil juga mengetahui leadership militer bagaimana. Sehingga timbullah suatu sistem national leadership yang muncul daripada hal tersebut," jelas JK.
JK menjelaskan, hal ini tentu berbeda dengan hubungan sipil-militer di Malaysia, sehingga konsep tersebut tidak bia serta-merta diadopsi. Diperlukan banyak persiapan bagi Malaysia maupun negara ASEAN lain untuk membentuk lembaga seperti Lemhanas.
"Karena di Malaysia tidak ada mix seperti itu, ya militer profesional militer, tidak bisa keluar militer langsung jadi bupati atau walikota. Kalau di Indonesia mudah itu, sehingga dibutuhkan persiapan-persiapan seperti itu. Oleh karena itulah peran Lemhanas kenapa dipertahankan seperti itu," tutup JK. (muf)
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Reni/Okezone) ★Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan kuliah umum kepada peserta Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Tahun 2017 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI. Tak hanya diikuti oleh peserta dari dalam negeri, terdapat pula anggota militer dari negara-negara sahabat yang mengikuti pendidikan tersebut.
Bahkan kegiatan pengembangan karakter leadership tersebut mendapat apresiasi dari militer Malaysia. Brigjen Datuk Saharudin dari Angkatan Udara Malaysia mengungkap langsung keinginannya mengadopsi konsep Lemhanas di negaranya. Ia mengatakan, belum ada lembaga khusus yang menyelenggarakan pendidikan leadership untuk militer di Malaysia.
"Saya ditanya para tutor di Lemhanas, apa tandingannya Lemhanas ini di Malaysia? Tidak ada, karena kita mungkin berbeda struktur politik. Jadi militer di Malaysia perannya hanya militer. Tapi di sini saya melihat, saya kagum dengan cara pembinaan leadership di dalam pemerintahan negara ini," kata Saharudin di Istana Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/8/2017).
Ia meminta pandangan JK, agar konsep Lemhanas bisa diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN. Atas pertanyaan tersebut, JK mengatakan, Lemhanas RI dibentuk sebagai wadah membangun sinergi antara sipil dan militer.
"Kadang-kadang sistem manajemen di militer dibutuhkan di sipil untuk lebih cepat, sehingga itulah kenapa digabungkan antara pejabat militer dan sipil supaya dua pengalaman itu dalam berdiskusi muncul bahwa militer mengetahui leadership sipil bagaimana, dan sipil juga mengetahui leadership militer bagaimana. Sehingga timbullah suatu sistem national leadership yang muncul daripada hal tersebut," jelas JK.
JK menjelaskan, hal ini tentu berbeda dengan hubungan sipil-militer di Malaysia, sehingga konsep tersebut tidak bia serta-merta diadopsi. Diperlukan banyak persiapan bagi Malaysia maupun negara ASEAN lain untuk membentuk lembaga seperti Lemhanas.
"Karena di Malaysia tidak ada mix seperti itu, ya militer profesional militer, tidak bisa keluar militer langsung jadi bupati atau walikota. Kalau di Indonesia mudah itu, sehingga dibutuhkan persiapan-persiapan seperti itu. Oleh karena itulah peran Lemhanas kenapa dipertahankan seperti itu," tutup JK. (muf)
♞ Okezone
Post a Comment