Lanud RSN Ajukan Penambahan Persenjataan Modern
Dalam kunjungan komisi I DPR 
F16 D TNI AU, TS 1620 ☆
Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin mengajukan penambahan persenjataan modern guna melengkapi pesawat-pesawat tempur yang saat ini beroperasi di Pangkalan Militer tersebut.
“Kalau dibilang urgent, kita butuh persenjataan yang lebih modern lagi. Kita sudah sekian lama tidak beli persenjataan seperti misil, rudal baru,” kata Komandan Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin (RSN), Marsekal Pertama Henri Alfiandi di Pekanbaru, Kamis.
Henri mengatakan, Skadron Udara 16 dan Skadron Udara 12 dengan masing-masing pesawat tempur F16 Fighting Falcon dan Hawk 100/200 membutuhkan persenjataan baru dan modern.
Menurut Danlanud, pesawat-pesawat tempur yang memperkuat wilayah Indonesia bagian barat tersebut terus mendapatkan perawatan dan peningkatan. Seperti pergantian sistem komputer dan avionik yang dilakukan secara berkala.
“Ibaratnya kita punya pesawat tapi persenjataan tidak mumpuni sementara pesawat kita sudah dirawat dengan baik,” ujarnya.
Danlanud mengatakan, pengajuan itu disampaikan kepada Komisi I DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke satu-satunya pangkalan udara militer tipe A di Pulau Sumatera, Lanud RSN.
“Tadi beliau (rombongan Komisi I) sampaikan (pengajuan) kita akan diupayakan,” tuturnya.
Danlanud mengatakan bahwa pengadaan persenjataan baru untuk pesawat tempur merupakan hal penting yang harus dipenuhi. Ia menilai, kekuatan TNI akan semakin disegani oleh negara luar apabila hal itu dapat dipenuhi.
Selain mengajukan penambahan senjata, Danlanud juga menyampaikan sejumlah masukan ke Komisi I DPR terkait kendala yang selama ini dihadapi Lanud RSN. Diantaranya adalah Skadron Teknik yang membutuhkan hanggar serta perpanjangan landasan pacu untuk memaksimalkan operasional F16.
“Komisi I setuju (dengan sejumlah pengajuan) dan bangga dengan Lanud dan TNI karena terus bekerja keras sedemikian rupa (dengan keterbatasan),” katanya.
Terdapat delapan anggota Komisi I DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Lanud RSN hari ini. Diantaranya adalah Abdul Kharis Almasyhari, Yayat Y Biaro, Martin Hutabarat, Sjariffudin Hasan, Djoko Udjianto, Syarifudin, Jazuli Juwaini dan Bachtiar Aly.
Komisi I sempat melakukan rapat tertutup selama lebih dari dua jam dengan jajaran Lanud RSN yang langsung dihadiri Danlanud RSN Marsekal Pertama Henri Alfiandi.
Abdul Kharis Almasyhari mengatakan Komisi I telah memperoleh informasi akurat terkait Alutsista yang melengkapi Lanud RSN serta kendala-kendala yang selama ini dihadapi.
“Kami sudah dapat informasi akurat terkait Alutsista di Lanud RSN dan kita berharap ditingkatkan lagi sehingga keberadaan TNI AU disegani negara lain. Mudah-mudahan dalam pembahasan anggaran ke depan dapat direalisasikan,” katanya usai rapat tertutup.
DPR RI Janjikan Penambahan Panjang “Runway”
Komisi I DPR RI berjanji mengupayakan penambahan panjang “runway” atau landasan pacu di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin karena fasilitas yang tersedia belum ideal untuk pesawat tempur F-16.
“Mudah-mudahan dalam pembahasan anggaran ke depan dapat direalisasikan,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.
Lanud Roesmin Nurjadin diperkuat dengan pesawat tempur satu skadron F-16 A/B Block 15 OCU yang tergabung dalam Skadron Udara 16. Saat ini, landasan pacu yang digunakan bersama untuk Bandara Sultan Syarif Kasim II, hanya sepanjang 2.200 meter dan dinilai tidak cukup ideal untuk operasional pesawat tempur buatan Amerika Serikat itu. Setidaknya dibutuhnya 3.000 meter agar pesawat tempur F-16 dapat beroperasi maksimal.
Untuk itu, Komisi I DPR berjanji akan memperjuangkan perpanjangan landasan tersebut pada pembahasan anggaran APBN selanjutnya.
Selain perpanjangan landasan, Komisi I DPR juga berjanji akan mengupayakan peningkatan anggaran perawatan pesawat tempur. Menurut Abdul Kharis, anggaran yang tersedia saat ini cukup terbatas sehingga pesawat tempur harus masuk dalam daftar tunggu untuk keperluan perawatan.
“Sehingga semua pesawat tempur tidak perlu antri saat menunggu perawatan. Semua bisa dirawat dan bisa terbang baik untuk latihan maupun pengamanan,” tuturnya.
Lebih jauh, Abdul Kharis mengatakan dari kunjungan kerja ke Lanud Roesmin Nurjadin, Komisi I DPR menyimpulkan keberadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) cukup baik, namun perlu ditingkatkan.
“Alutsista kita lumayan baik, tapi belum maksimal. Perlu diperjuangkan agar lebih baik,” jelasnya.
Dia mengatakan pada 2017 ini pemerintah telah menganggarkan Rp 108 triliun untuk kebutuhan TNI AU sebagai upaya menuju Minimum Essential Force (MEF).
“Karena kita masih menuju MEF, anggaran 2017 mestinya Rp 209 triliun, tapi baru terpenuhi Rp 108 triliun. Ini yang kita perjuangkan,” jelasnya.
F16 D TNI AU, TS 1620 ☆Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin mengajukan penambahan persenjataan modern guna melengkapi pesawat-pesawat tempur yang saat ini beroperasi di Pangkalan Militer tersebut.
“Kalau dibilang urgent, kita butuh persenjataan yang lebih modern lagi. Kita sudah sekian lama tidak beli persenjataan seperti misil, rudal baru,” kata Komandan Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin (RSN), Marsekal Pertama Henri Alfiandi di Pekanbaru, Kamis.
Henri mengatakan, Skadron Udara 16 dan Skadron Udara 12 dengan masing-masing pesawat tempur F16 Fighting Falcon dan Hawk 100/200 membutuhkan persenjataan baru dan modern.
Menurut Danlanud, pesawat-pesawat tempur yang memperkuat wilayah Indonesia bagian barat tersebut terus mendapatkan perawatan dan peningkatan. Seperti pergantian sistem komputer dan avionik yang dilakukan secara berkala.
“Ibaratnya kita punya pesawat tapi persenjataan tidak mumpuni sementara pesawat kita sudah dirawat dengan baik,” ujarnya.
Danlanud mengatakan, pengajuan itu disampaikan kepada Komisi I DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke satu-satunya pangkalan udara militer tipe A di Pulau Sumatera, Lanud RSN.
“Tadi beliau (rombongan Komisi I) sampaikan (pengajuan) kita akan diupayakan,” tuturnya.
Danlanud mengatakan bahwa pengadaan persenjataan baru untuk pesawat tempur merupakan hal penting yang harus dipenuhi. Ia menilai, kekuatan TNI akan semakin disegani oleh negara luar apabila hal itu dapat dipenuhi.
Selain mengajukan penambahan senjata, Danlanud juga menyampaikan sejumlah masukan ke Komisi I DPR terkait kendala yang selama ini dihadapi Lanud RSN. Diantaranya adalah Skadron Teknik yang membutuhkan hanggar serta perpanjangan landasan pacu untuk memaksimalkan operasional F16.
“Komisi I setuju (dengan sejumlah pengajuan) dan bangga dengan Lanud dan TNI karena terus bekerja keras sedemikian rupa (dengan keterbatasan),” katanya.
Terdapat delapan anggota Komisi I DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Lanud RSN hari ini. Diantaranya adalah Abdul Kharis Almasyhari, Yayat Y Biaro, Martin Hutabarat, Sjariffudin Hasan, Djoko Udjianto, Syarifudin, Jazuli Juwaini dan Bachtiar Aly.
Komisi I sempat melakukan rapat tertutup selama lebih dari dua jam dengan jajaran Lanud RSN yang langsung dihadiri Danlanud RSN Marsekal Pertama Henri Alfiandi.
Abdul Kharis Almasyhari mengatakan Komisi I telah memperoleh informasi akurat terkait Alutsista yang melengkapi Lanud RSN serta kendala-kendala yang selama ini dihadapi.
“Kami sudah dapat informasi akurat terkait Alutsista di Lanud RSN dan kita berharap ditingkatkan lagi sehingga keberadaan TNI AU disegani negara lain. Mudah-mudahan dalam pembahasan anggaran ke depan dapat direalisasikan,” katanya usai rapat tertutup.
DPR RI Janjikan Penambahan Panjang “Runway”
Komisi I DPR RI berjanji mengupayakan penambahan panjang “runway” atau landasan pacu di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin karena fasilitas yang tersedia belum ideal untuk pesawat tempur F-16.
“Mudah-mudahan dalam pembahasan anggaran ke depan dapat direalisasikan,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.
Lanud Roesmin Nurjadin diperkuat dengan pesawat tempur satu skadron F-16 A/B Block 15 OCU yang tergabung dalam Skadron Udara 16. Saat ini, landasan pacu yang digunakan bersama untuk Bandara Sultan Syarif Kasim II, hanya sepanjang 2.200 meter dan dinilai tidak cukup ideal untuk operasional pesawat tempur buatan Amerika Serikat itu. Setidaknya dibutuhnya 3.000 meter agar pesawat tempur F-16 dapat beroperasi maksimal.
Untuk itu, Komisi I DPR berjanji akan memperjuangkan perpanjangan landasan tersebut pada pembahasan anggaran APBN selanjutnya.
Selain perpanjangan landasan, Komisi I DPR juga berjanji akan mengupayakan peningkatan anggaran perawatan pesawat tempur. Menurut Abdul Kharis, anggaran yang tersedia saat ini cukup terbatas sehingga pesawat tempur harus masuk dalam daftar tunggu untuk keperluan perawatan.
“Sehingga semua pesawat tempur tidak perlu antri saat menunggu perawatan. Semua bisa dirawat dan bisa terbang baik untuk latihan maupun pengamanan,” tuturnya.
Lebih jauh, Abdul Kharis mengatakan dari kunjungan kerja ke Lanud Roesmin Nurjadin, Komisi I DPR menyimpulkan keberadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) cukup baik, namun perlu ditingkatkan.
“Alutsista kita lumayan baik, tapi belum maksimal. Perlu diperjuangkan agar lebih baik,” jelasnya.
Dia mengatakan pada 2017 ini pemerintah telah menganggarkan Rp 108 triliun untuk kebutuhan TNI AU sebagai upaya menuju Minimum Essential Force (MEF).
“Karena kita masih menuju MEF, anggaran 2017 mestinya Rp 209 triliun, tapi baru terpenuhi Rp 108 triliun. Ini yang kita perjuangkan,” jelasnya.
Post a Comment